Pertemuan Koordinasi Pembinaan Wilayah (Binwil) Papua Tahun 2024

Oleh Administrator
Jumat, 20 Desember 2024 07:01
Dibaca 232 kali

PERTEMUAN KOORDINASI PEMBINAAN WILAYAH (BINWIL)

PAPUA TAHUN 2024

Penulis : Sitti Nurliah, S.Si, Apt


A. LATAR BELAKANG

Penyakit menular masih menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyakit menular yang sering terjadi mulai dari penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk seperti Malaria, Dengue, atau Filariasis sampai dengan penyakit menular langsung seperti Tuberkulosis, HIV, Hepatitis, Diare, NTD dan ISPA. Papua masih penyumbang terbesar beberapa penyakit di Indonesia seperti Malaria. Provinsi Papua menyumbang lebih dari 80% kasus malaria di Indonesia. Penurunan dan pencegahan penyakit menular akan memberikan dampak peningkatanm kualitas hidup masyarakat. Papua juga merupakan provinsi dengan beban kasus HIV-PMS serta Tuberkulosis yang tinggi dengan problem utama adalah tingginya angka loss to follow up terutama karena masalah kondisi geografis dan akses layanan yang relatif terbatas. Terkait HIV, Provinsi Papua merupakan wilayah dengan epidemi HIV meluas dengan angka prevalensi HIV pada populasi umum sebesar 2,3% (STBP Tanah Papua, 2013) dengan kecenderungan prevalensi HIV lebih tinggi (2,9%) terjadi di wilayah pegunungan dan populasi suku Papua, sementara di daratan rendah dan perkotaan, prevalensi berada dibawah 2,3%

Kegiatan Pembinaan Wilayah (Binwil) di Kementerian Kesehatan bertujuan untuk mencapai sinergitas dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi Transformasi Sistem Kesehatan (6 Pilar), yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan sektor kefarmasian dan alat Kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan teknologi kesehatan. Hasil pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2023 menjadi acuan pelaksanaan pertemuan seluruh provinsi binaan termasuk Unit Pelaksanan Teknis (UPT) dan Perguruan Tinggi dengan mengangkat topik Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Provinsi Papua merupakan Wilayah Binaan (Binwil) Direktorat P2PM sehingga Direktorat P2PM bertugas melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi permasalah kesehatan yang ada di wilayah kerja Dinkes Provinsi Papua terutama terkait penyakit menular dalam rangka mencapai tujuan dalam pilar transformasi kesehatan. Hasil identifikasi masalah dijadikan dasar penetapan kegiatan dalam rangka pemecahan masalah tersebut dan pencapaian indikator Kesehatan yang sudah ditetapkan.


B. TUJUAN

Tujuan kegiatan koordinasi Pembinaan Wilayah (Binwil) di Provinsi Papua adalah :

  1. Memberikan informasi terkini kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan kebijakan lainnya yang terkait.
  2. Melakukan update informasi terkait hasil kajian pembinaan wilayah Papua oleh Tim akademisi (Tim Universitas Cenderawasih dan Politeknik Kesehatan Jayapura)
  3. Mendiskusikan kemajuan program yang telah dicapai dibandingkan dari periode sebelumnya
  4. Membahas rencana kerja prioritas terkait transformasi kesehatan di Provinsi Papua


C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Wilayah (Binwil) Papua dilaksanakan secara tatap muka (luring) dengan melalui pertemuan Fullboard. Kegiatan melibatkan pemangku kebijakan (Stakeholder) terkait. Pelibatan ini dalam bentuk paparan dari narasumber dan diskusi dengan pesera serta penyusunan rencana tindak lanjut.


D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Desember 2024 di Hotel Aston – Jayapura.


E. HASIL

1. 3 (Tiga) Program Utama Penguatan Upaya Preventif di Layanan Primer

a. Imunisasi Rutin

Dari 11 menjadi 14 jenis vaksin yaitu BCG, DPT-HB-Hib, Hep B, MR, Polio (OPV-IPV), DT/td, JE, HPV, PCV, Rotavirus. Kanker Serviks merupakan kanker yang bisa dicegah dengan imunisasi Human Papillomavirus (HPV). Pneumonia dan diare merupakan 2 dari 5 penyebab tertinggi kematian balita di Indonesia yang dapat dicegah dengan imunisasi (PCV dan Rotavirus).

b. 14 Screening Penyakit Prioritas

Screening penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia:

  • Hipotiroid kongenital
  • Thalasemia
  • Anemia
  • Stroke
  • Serangan jantung
  • Hipertensi
  • Penyakit paru obstruksi kronik
  • Tuberkulosis
  • Kanker paru
  • Hepatitis
  • Diabetes
  • Kanker payudara
  • Kanker serviks
  • Kanker usus

c. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu dengan alat antropometri terstandar. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dari 4 kali menjadi 6 kali, termasuk 2 kali USG dengan dokter pada trimester 1 dan 3. Screening kanker Payudara dengan USG dan Screening Penyakit Jantung Bawaan di Puskesmas dengan Pulse Oxymetry Neonatus.


2. HIV dan IMS: Tantangan dan Upaya Perbaikan

KegiatanTantanganUpaya Perbaikan
Penjangkauan, Pencegahan, dan Tracing
  • Meningkatnya jumlah populasi kunci dan pasangannya terutama kelompok LSL dan Waria
  • Pemberian paket pencegahan dengan kondom dan PrEP belum optimal
  • Preferensi kelompok kunci berkunjung ke layanan kesehatan tertentu
  • Tidak semua kab/kota mempunyai komunitas penjangkau ke kelompok kunci
  • Penjangkauan populasi kunci oleh komunitas di 178 Kab/Kota khusus untuk Provinsi Papua di 9 kab/kota
  • Pemberian paket pencegahan pada populasi kunci dan pasangannya termasuk pemberian profilaksis pra pajanan di 95 Kab/Kota
  • Tes HIV Mandiri dengan Oral Fluid Test
  • Sosialisasi HIV dengan sasaran utama kelompok usia muda dan pada populasi kunci
  • Peningkatan Notifikasi Pasangan (Tes HIV pada pasangan ODHIV) di 38 Provinsi dengan target 85% pasangan ODHIV dites HIV
Skrining
  • Rujukan tes HIV dari komunitas penjangkau ke faskes belum optimal
  • Rujukan tes HIV dari kelompok high risk belum optimal
  • Logistik alat tes HIV yang berkelanjutan
  • Integrasi layanan (Tes HIV pada pasien IMS, TB, ibu hamil, layanan kespro catin)
  • Pengurangan stigma dan diskriminasi
  • Perluasan layanan tes HIV
  • Penguatan sistem informasi terintegrasi
Pengobatan
  • ODHIV tidak langsung diberkan ARV karena harus dirujuk terutama untuk layanan yang belum PDP
  • Kasus berat perlu dirujuk karena tida bisa ditangani di FTKP
  • Tidak semua kab/kota punya kelompok dampingan
  • Inisiasi Dini Pengobatan ARV (test & treat) dengan regimen ARV TLD (FDC) dan ARV Pediatric
  • Perluasan akses pemeriksaan Viral Load dan EID pada bayi (Early Infant Diagnosis)
  • Penanganan kasus sulit dan infeksi penyerta
  • Pendampingan ODHIV dalam pengobatan oleh komunitas atau kader kesehatan
Mempertahankan Pengobatan
  • Belum semua kab/kota memantau ODHIV untuk periksa VL rutin
  • Banyak ODHIV berobat ke faskes di luar wilayah
  • Waktu layanan pemberian ARV yang belum fleksibel
  • Layanan di klinik komunitas
  • Perluasan layanan pengobatan ARV, semua layanan tes harus mampu memberikan ARV
  • Pemberian ARV multi bulan (3-6 bulan)
  • Layanan one stop service TB-HIV
  • Layanan puskesmas Extra Hour (di luar jam layanan)
  • Layanan transport ARV (pengantaran ARV sampai ke rumah) dan melakukan tracing pasien loss to follow up (LFU) untuk dapat mengakses layanan ARV kembali. Kegiatan ini berkoordinasi dengan komunitas.
Pencatatan dan PelaporanKeterbatasan akses internet/sinyal untuk pencatatan di SIHA 2.1 onlinePelatihan instrument (excel bantu) SIHA 2.1 offline dapat digunakan bagi wilayah layanan yang terkendala akses internet


3. Tuberkulosis: Arahan untuk Provinsi Papua

a. Percepatan upaya penemuan kasus TBC melalui Investigasi Kontak (IK)pada kasus bakteriologis maupun klinis, dan skrining pada kelompok risiko tinggi, seperti ODHIV, DM, Lapas/Rutan;

b. Integrasi pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) dengan kegiatan Investigasi Kontak (IK) untuk meningkatkan penemuan kasus TBC;

c. Libatkan anggota keluarga, tokoh masyarakat, aparat desa, organisasi masyarakat, dan petugas kesehatan dalam pelaksanaan Investigasi Kontak;

d. Pastikan semua pasien TBC yang ditemukan diobati dan dilakukan pendampingan sehingga semua pasien TBC sembuh dengan melibatkan komunitas yang ada di provinsi Papua;

e. Optimalisasi kegiatan PPM termasuk pelibatan RS swasta, klinik dan DPM;

f. Optimalisasi penggunaan SITB secara real time di fasyankes agar tidak delay pelaporan Delay;

g. Pantau capaian indikator yang secara rutin khususnya yang belum mencapai target serta mencari solusi peningkatan capaian indicator.


4. Malaria: Tantangan dan Upaya Perbaikan

KegiatanTantanganUpaya Perbaikan
Surveilans kasus dan vektor
  • Memiliki kendala untuk melaporkan kasus secara realtime, mengingat daerah Papua sebagian besar merupakan daerah sulit khususnya terkait signal
  • Banyaknya jumlah dan jenis tempat perindukan nyamuk anopheles menjadi faktor pendukung transmisi penularan malaria
  • Jenis vektor yang berada di Papua menjadi vektor yang sangat infektif (vektor primer) sehingga laju penularan sangat cepat
  • Menyediakan data rekapan manual sebagai tempat pencatatan sementara agar data tidak hilang serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota monitoring terhadap laporan-laporan kasus di dalam sismal
  • Melaksanakan kegiatan identifikasi daerah reseptifitas untuk memetakan wilayah-wilayah fokus penularan malaria agar intervensi bisa dilakukan secara tepat
  • Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans vektor terpadu secara rutin dan berkala pada daerah dengan penularan tinggi
Tatalaksana dan PengobatanKesulitan dalam memantau kepatuhan minum obat secara rutin, sehingga berisiko menjadi kasus relaps yang berkelanjutanMelakukan kegiatan KIE terhadap anggota keluarga pasien agar menjadi pengawas minum obat
Komitmen dan Jejaring Partner
  • Dukungan anggaran/dana untuk kegiatan penemuan kasus untuk mencapai target positivity rate <5% belum optimal
  • Kerjasama lintas sektoral belum optimal
  • Penguatan jejaring layanan pemerintah swasta dalam penemuan kasus malaria
  • Melakukan diseminasi informasi serta advokasi terhadap pemerintah setempat serta lintas sektoral melalui data program bahwa malaria masih menjadi masalah kesehatan di Papua sehingga ada keterlibatan pemerintah daerah dan lintas sektor untuk mendukung kegiatan malaria
  • Melakukan pemetaan terhadap layanan swasta yang sering menemukan kasus untuk dilatih dalam rangka tatalaksana penemuan kasus malaria

F. KESIMPULAN

Beberapa isu yang perlu ditindaklanjuti

  1. Pendekatan multisektor dan masih perlu advokasi terutama untuk Kab Kota yang sulit
  2. Pemberdayaan masyarakat, kader dan komunitas
  3. Integrasi program (penyakit menular, tidak menular dan penyakir yang bisa dicegah lainnya)
  4. Peningkatan kapasitas SDM
  5. Kerjasama dengan sektor swasta
  6. Bekerjasama dan memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk Poltekes, Universitas, Labkesmas, BKK, dll)