DAFTAR PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	Batas Waktu Pengecualian
1	Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien, dan petugas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi b. Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)
2	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian; b. Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin; c. Identitas PNS yang mengajukan izin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
3	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)
5	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
6	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa